nusakini.com--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, data hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, jumlah politisi wanita di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya 17% dan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya 26%. Artinya, sosok perempuan yang mampu menjadi pejabat baik di parlemen maupun pemerintahan masih sangat sedikit. 

"Ibu-ibu sekalian yang pada pagi hari ini berkumpul mungkin termasuk kelompok kecil bahwa 17% dari Rakyat Republik Indonesia yang mampu, mau dan terus melaksanakan tugas apa yang disebut public policy services. Untuk itu, saya berterima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada ibu-ibu sekalian. Tolong Anda terus meningkatkan peranan perempuan," demikian pernyataannya saat menjadi pembicara pada acara Workshop Nasional Perempuan Legislatif, Eksekutif dan Kader Partai Golkar dengan tema Kebijakan Pemerintah bagi Anggaran Partai Politik dalam Perspektif Peningkatan Keterwakilan Perempuan bertempat di Lagoon Garden Hotel Sultan, Jakarta pada Minggu, (27/08). 

• Ini Cara Kreatif Indonesia Mendanai SDGs
• Sri Mulyani Minta Pelaku Usaha Tidak Khawatirkan Naiknya Suhu Politik
• Menkeu: Perekonomian Indonesia 2019 Optimis Namun Harus Tetap Waspada
• Kunjungi Sangihe, Menkeu dan Menkominfo Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah
• Pemerintah Optimis Namun Tetap Waspada Jalani Ekonomi 2019

Menurut Menkeu, tugas mereka sebagai anggota dari salah satu partai politik terbesar di republik ini menjadi sangat penting karena peranannya juga mewakili aspirasi kaum perempuan pada umumnya.

"Apakah kehidupan bernegara menjadi lebih baik termasuk tata kelola etika di dalam berpolitik. Kalau kita lihat dari sisi DPR sebagai institusi dewan perwakilan rakyat memiliki peranan yang luar biasa penting. Ini fungsi legislatif dan fungsi mengawasi anggaran harus mempertanggungjawabkan kepada rakyat," ujarnya. 

Menkeu juga menyampaikan suatu studi bahwa perusahaan yang dewan direkturnya diisi oleh perempuan itu biasanya dikelola lebih baik dan korupsinya lebih rendah. Selain itu, Menkeu berpesan kepada peserta workshop diharapkan untuk mencerminkan suatu kualitas politik yang lebih diversifikasi yang tidak eksklusif dan inklusif.

"Jadi pesan saya terakhir, kalau partai politik ada perempuannya lebih banyak, mestinya korupsinya lebih rendah. Tolong itu jadikan satu bukti bahwa dengan adanya perempuan, kita tidak hanya berbeda jenis kelamin tetapi kita membawa kebaikan bagi bangsa dan negara ini untuk mencapai tujuan kemerdekaan kita," pungkasnya.(p/ab)